May Day VS Move On

by admin

Oleh:

RUDI SANTOSO*

SEJARAH MAY DAY

Hari Buruh Internasional telah terlegetimasi sebagai hari yang istimewa di negeri ini. Legitimasi inipun bukan kaleng-kaleng, ketika puncaknya pada 29 Juli 2013 Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (PP) yang menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Pesoalan perburuhan tidak bisa dilepaskan dari konflik ‘abadi’ antara kaum buruh dan pemodal. Karl Marx menilai konflik ini dengan kacamata yang sederhana, yaitu pemilik modal dan kaum buruh. Pemilik modal terus mengakumulasi keuntungan berhadapan dengan kaum buruh yang hanya mempunyai modal tenaga untuk dijual demi bertahan hidup. Dalam pandangan Marx, konflik keduanya adalah sebuah keniscayaan. Pemilik modal menguasai alat produksi berusaha terus memupukkeuntungan. Sementara itu, kaum buruh (proletar) mengerahkan segala kemampuan untuk merebut sarana produksi. Dimensi SDM pun, buruh juga nyaris mempunyai peran yang sama. Dimana ia adalah faktor produksi itu sendiri. May Day tidak lahir instan begitu saja. Ia dilahirkan dari tetesan darah perjuangan kaum buruh negeri Paman Sam yang tertindas. Bahkan Konggres Sosialis Dunia di Paris, Perancis, menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Peringatan pertama Hari Buruh pun dimulai sejak 1920. Sejak itulah, dari tahun ke tahun tuntutan buruh selalu identik dengan perbaikan kesejahteraan dari sisi upah dan bagian intinya.

SIKLUS TAHUNAN

Douglas Kammen, Doktor dari Cornell University melihat gejala kapitalisme menjadi lebih sempit lagi. Dalam desertasinya A Time to Strike: Industrial Strikes and Changing Class Relations in New Order Indonesia Kammen membagi karakteristik kapitalis menjadi dua hal. Yaitu mereka yang berorientasi pasar dan kapitalis rente atau birokrasi. Kapitalis pasar memupuk keuntungan dengan inovasi dan efisiensi. Sedangkan kapitalis rente memupuk keuntungan dengan mengandalkan lisensi negara.

May Day telah menjadi siklus kegiatan sejak tahun 1920 di Indonesia. Kalau pun ada tuntutan lain selain peningkatan kesejahteraan, hanya muncul satu dua secara sporadis. Namun, agenda yang pasti ada adalah apresiasi nilai upah. Tuntutan apresiasi nilai upah ini sebagai ekses dari naiknya beban hidup tiap tahun. Sebagai analogi, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim sebesar Rp 1,63 juta, memang belum cukup untuk hidup dengan beban anggota keluarga lainnya. Sementara itu dengan upah tertinggi Jatim Rp 3,8 juta, kemungkinan baru bisa hidup standar. Besaran tersebut memang cukup untuk pekerja single tanpa tanggungan. Sehingga pekerjaan buruh di Indonesia belum memenuhi syarat untuk hidup layak dengan tanggungan, jika dibandingkan dengan beban biaya di perkotaan. Pendapatan tersebut secara matematika memang jauh dari kata cukup. Namun, jika kau pekerja bisa hidup lebih produktif, maka gaji berapa pun akan mampu menunjang hidupnya.

PRODUKTIVITAS INDUSTRI 4.0

Tantangan buruh akan semakin berat dengan hadirnya tren Revolusi Industri 4.0. Salah satu indikator hadirnya tren tersebut ditandai dengan menghubungkan mesin- mesin pabrik dengan jaringan internet. Kecepatan delivery barang dan kapasitas produksi dengan standar kualitas tinggi menjadikan value Revolusi Industri 4.0 berbeda dengan era sebelumnya.

Hal ini menuntut peningkatan kompetensi pekerja (buruh) untuk menjaga daya s a i n g n y a. Namun, semuanya tentu saja tidaklah mudah. Mengingat peningkatan kapasitas kompetensi yang mendukung produktifitas tersebut membutuhkan modal yang besar. Masifitas tren Revolusi Industri 4.0 ini mempunyai dua sisi mata pedang. Satu sisi bisa meningkatkan produktifitas, sisi lainnya bisa menjadi blunder. Blunder Revolusi Industri 4.0 berekses kepada peningkatan jumlah pengangguran, karena tenaga kerja yang kompetensinya sesuai dengan era ini semakin sedikit. Akibatnya, PHK massal bisa terjadi. Hal ini bisa mengganggu semangat pemerintah dalam menurunkan kembali pengangguran. Angka penggangguran di 2018 masih tercatat 7 juta atau 5,34 persen dari total angkatan kerja.

Pada fase inilah tuntutan buruh menjadi masuk akal, manakala tuntutan tersebut bukan hanya sebatas peningkatan kesejahteraan dari sisi materi. Lebih penting dari itu adalah tuntuntan peningkatan kompetensi untuk menunjang produktifitas yang harus diakomodasi oleh pemilik modal. Sinergi ini diperlukan untuk perimbangan, antara tuntutan perusahaan akan produktifitas. Namun juga dibarengi dengan peningkatan kompetensi buruh yang prosesnya diakomodasi oleh pemodal.

MOVE ON

Jika saja tuntutan Revolusi Industri 4.0 tidak bisa kita kejar dari sisi modal, maka pekerja dan kaum buruh pun harus bisa move on. Move on tidak harus serta merta mengikuti perkembangan zaman, meskipun itu harus. Namun, kadang kita harus berpikir rasional. Tidak selamanya kaum buruh harus menjadi pekerja sepanjang masa. Ada saatnya untuk memulai hal yang baru. Solusi yang sangat konkret yaitu penguatan sektor UMKM. Kaum buruh sudah harus berpikir untuk masuk ke dalam bisnis UMKM. Perubahan mindset dari mental pekerja menjadi pebisnis kelas UMKM, memang tantangan besar. Namun, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan para pakar UMKM dengan memberikan coaching dan pendampingan. Pada akhirnya, momentum May Day tidak perlu digunakan sebagai kendaraan politik praktis untuk ‘menyerang’ pemerintah yang berdaulat. Namun, lebih dari itu. Momentum ini bisa dijadikan sebagai milestone membentuk persatuan antara pelaku UMKM, pengusaha, pemerintah untuk bersinergi menghadapi gelombang ketidakpastian ekonomi. Karena bagaimana pun, UMKM tetap akan menjadi penyangga perputaran ekonomi dalam skala mikro. (*)

*Penulis adalah dosen FEB-Stikom Surabaya

Sumber : Cetak | Radar Surabaya | Health | Horizon | Edisi Minggu, 5 Mei 2019 | Hal. 12